Jangkauan Tanggerang – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menegaskan komitmennya dalam menangani persoalan banjir serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, dalam rapat paripurna DPRD Kota Tangsel, Kamis (26/6/2025), saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024.
Benyamin menjelaskan bahwa pemerintah telah menjawab seluruh pertanyaan fraksi terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, banjir, dan pengelolaan sampah. Pemerintah akan menindaklanjuti hal-hal tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui forum dengar pendapat.
Terkait sorotan Fraksi Golkar mengenai proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mereka anggap meleset, Benyamin mengakui perlunya ketelitian lebih dalam menyusun Perubahan APBD 2025. “Kami akan lebih cermat memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja untuk evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.
Baca Juga : Stunting di Kabupaten Tangerang Turun Jadi 7,3 Persen
Untuk menanggapi Fraksi PKS mengenai pengelolaan aset, Benyamin menegaskan Pemkot akan melakukan inventarisasi dan penilaian ulang aset daerah. Memaksimalkan beberapa aset strategis melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) maupun pengembangan properti investasi guna mendongkrak PAD.
Tangsel Fokus Atasi Banjir, Tingkatkan PAD dan Kawal Program Prioritas
Penanganan banjir juga menjadi sorotan penting. Pemerintah, melalui pernyataan Benyamin, telah mengalokasikan anggaran untuk menormalisasi saluran, membangun kolam retensi, dan merevitalisasi infrastruktur di wilayah rawan banjir. “Kami akan memperkuat perencanaan teknis dan menjadwalkan proyek pengendalian banjir secara lebih realistis dan sinergis,” tegasnya.
Dari sisi optimalisasi PAD, Benyamin sepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan bahwa perlu ada penguatan strategi melalui digitalisasi pelayanan. Saat ini Pemkot Tangsel telah mengembangkan sistem online seperti SPTPD Online, BPHTB Online, SPPT Online, dan SKRD Online, termasuk kanal pembayaran daring melalui bank dan mitra digital.
Benyamin menegaskan bahwa pemerintah akan memberlakukan sanksi tegas terhadap pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar di sektor pendidikan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menjawab pertanyaan seputar hibah keagamaan, kualitas udara, dan penyertaan modal. Pilar memastikan bahwa pemberian dana hibah berdasarkan prioritas dan kemampuan anggaran, serta mengedepankan keterlibatan organisasi keagamaan dalam perencanaan.
Pilar juga menyoroti upaya pengendalian emisi, pengawasan pembakaran sampah, serta kerja sama antarwilayah dalam menangani pencemaran udara. Untuk penyertaan modal di BJB, Pilar menjelaskan bahwa Pemkot Tangsel memiliki saham senilai Rp9,99 miliar, dengan laporan kinerja rutin disampaikan melalui RUPS tahunan.
Ia menutup dengan menyatakan pentingnya evaluasi belanja daerah demi memastikan efektivitas program sesuai target dan sasaran.
